Deskripsi Pekerjaan
Multistakeholder Forestry Programme Tahap 4 (MFP4), Indonesia
Latar Belakang
Sejak tahun 2000, Foreign Commonwealth Development Office (FCDO) dari Pemerintah Inggris telah mendukung Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memperkuat tata kelola pada sektor kehutanan melalui Program Kehutanan Multipihak (Multistakeholder Forestry Programme, MFP), yang telah dilaksanakan melalui fase pertama (2000-2007), fase kedua (2008-2013) dan fase ketiga (2014-2018). Melalui proses pengadaan terbuka, telah terpilih Konsorsium Palladium International, yang bermitra dengan Systemiq, untuk mengelola pelaksanaan Program Kehutanan Multipihak Fase-4 (MFP4). Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (DitJen PHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah ditunjuk sebagai Penanggung Jawab (Executing Agency) dari Program MFP4.
Program MFP4 memiliki dua tujuan utama, yaitu:
- Pertumbuhan produksi kayu yang lestari dan legal: Memastikan keberlanjutan perbaikan tata kelola Indonesia di sektor kayu melalui sistem jaminan legalitas kayu nasional, SVLK, yang menunjang lisensi FLEGT; dan
- Pertumbuhan dalam usaha-usaha hutan berbasis masyarakat: Mengkatalisasi pengembangan usaha hutan berbasis masyarakat demi membina penggunaan hutan yang lebih berkelanjutan, mengurangi degradasi hutan dan deforestasi, dan meningkatkan kesejahteraan dengan memperkuat tata kelola hutan di tingkat tapak.
Pada alur kerja A, Output 2. Sistem nasional yang disempurnakan, diperluas dan dipercaya yang mengatur pasokan kayu Indonesia salah satu kegiatan yang dikembangkan adalah tercantum dalam Output 2.1. Dukungan yang diberikan untuk memprioritas penguatan system SVLK, sebagaimana diatur dalam rencana aksi VPA dalam upaya memperkuat integrasi sistem teknologi informasi di lingkup Kementerian LHK, khususnya pada direktorat-direktorat di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL).
Ditjen PHL dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu.
Guna menunjang fungsi Ditjen PHL tersebut sangat dibutuhkan ketersediaan data yang koneksi untuk mendukung peningkatan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan hutan di Indonesia. Dengan membangun Cockpit Sistem Informasi Ditjen PHL dengan Teknologi Business intelligence dan interoperabity Data warehouse, ketersediaan data dalam menunjang tugas pokok dapat terjawab. Data warehouse adalah sistem yang mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam suatu organisasi untuk pelaporan dan analisis. Laporan dibuat dari query kompleks dalam data warehouse yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Dalam istilah yang lebih komprehensif, ini merupakan pandangan gabungan dari repositori data fisik atau logis yang dikumpulkan dari berbagai sistem.
Fokus utama dari data warehouse adalah untuk menyediakan korelasi antara data dari sistem yang ada, yaitu data pengelolaan hutan dari hulu ke hilir yang disimpan dalam sistem masing-masing, Data warehouse ini juga digunakan untuk pemprosesan pelayanan data informasi publik, pelaporan dan evaluasi serta data analisa/Business intelligence dalam pengambilan keputusan dan perencanaan lingkup Ditjen PHL, yang menggunakan kueri kompleks dalam pengelolaan data. Data warehouse biasanya berada di server yang didedikasikan untuk fungsi ini yang menjalankan sistem manajemen basis data (DBMS) seperti SQL Server. Alat perangkat lunak Extract, Transform, and Load (ETL) seperti SQL Server Integration Services (SSIS) digunakan untuk memperoleh data dari setiap sumber yang sesuai, termasuk sistem ERP yang mungkin sedang digunakan. Alat ETL menarik data dari sistem sumber, mereka membaca dan mengeditnya, kemudian mengatur data sedemikian rupa sehingga memudahkan analisis.
Cockpit Sistem Informasi Ditjen PHL dengan Teknologi Business Intelligence dan interoperabity Data Warehouse akan menampilkan data dan informasi dari sistem informasi yang telah terbangun dilingkup Ditjen PHL meliputi Database Perizinan, Sistem Informasi RPHJP (SI RPHJP), Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP), Sistem Informasi Perencanaan Kinerja dan Pelaporan (SICAKAP), Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI Online) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).
Dengan adanya Cockpit SI Ditjen PHL akan memudahkan para pimpinan dan pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan secara cepat dan akurat. Dengan sistem ini pelaporan secara tepat, cepat dan akurat dapat dimonitor secara online. Bagi pengguna, khususnya pelaku usaha, akan memudahkan proses bisnis yang terkait dengan Ditjen PHL karena hanya memerlukan single entry untuk semua sistem informasi dan self-assessment, sedangkan bagi para pihak terkait (Unit Satuan Kerja lingkup KLHK, instansi pemerintah lainnya seperti BPS, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dll), termasuk khalayak umum, akan mendapatkan sajian data/informasi yang menarik dan siap untuk dikonsumsi. Sehingga berkorelasi secara signifikan dalam upaya memberikan penguatan sistem SVLK yang telah diterapkan baik dalam negeri maupun luar negeri.
Untuk mendukung pembangunan Cockpit SI Ditjen PHL tersebut, MFP4 berencana untuk memfasilitasi penyediaan tim konsultan yang akan mengembangkan sistem, antara lain penyiapan Business intelligence berupa instalasi server dan network, penyiapan data warehouse, instalasi software Business intelligence dan pengembangan Cockpit Indicators / Dashboard Performance Management. Selain itu tim konsultan juga memberikan layanan operasional dengan menempatkan personel sebagai site controller, menyampaikan pelaporan dan melakukan maintenance serta support aplikasi.
Tujuan
Tujuan dari kegiatan Cockpit Sistem Informasi Ditjen PHL dengan Teknologi Business Intelligence dan Interoperabity Data Warehouse adalah:
a) Mendapatkan data dan informasi pengelolaan hutan secara legal dan lestari secara tepat, cepat, valid dan akurat yang dapat dimonitor secara online.
b) Mempermudah Ditjen PHL dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan hutan secara legal dan lestari dengan didukung data analisis yang kredibel.
c) Menyediakan mekanisme pengolahan dan penyajian data berbasis spasial dalam rangka pengawasan dan pengendalian pengelolaan Hutan secara legal dan lestari.
d) Mendukung keterbukaan informasi publik lingkup Ditjen PHL serta kemudahan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders di lapangan, serta mendukung terbangunnya iklim usaha kehutanan yang kondusif.
e) Mendukung implementasi kebijakan self-assessment melalui penyediaan informasi untuk keperluan deteksi dini adanya penyimpangan dari ketentuan, baik pada lingkup internal (Ditjen PHL) maupun eksternal.
Keluaran
b) Terbangunnya layanan infrastruktur, jaringan, operasional dan pemeliharaan pada Data warehouse guna mendukung data analisa dengan menggunakan Tools Business Intelligence Tableau;
c) Tersedianya layanan Data warehouse kepada pengguna aplikasi;
d) Tersedianya data pelaporan dan evaluasi kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Monitoring and Evaluation);
e) Tersedianya data dan informasi yang valid untuk mendukung penyusunan laporan kegiatan Perencanaan anggaran yang tepat dan terukur (Budgeting Planing);
f) Tersedianya Cockpit Indicators dengan menggunakan data yang ada dalam Data warehouse dengan menggunakan tools Busines Intelligence Tableau.
g) Tersedianya Petunjuk Penggunaan/Modul Business Intelligence.
Tata Kegiatan
Kegiatan Cockpit Sistem Informasi Ditjen PHL dengan Teknologi Business Intelligence dan Interoperabity Data Warehouse dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari 01 April hingga 30 Juni 2022.
| Waktu | Kegiatan |
| 14 – 31 Maret 2022 | Pemilihan konsultan dan persiapan kontrak |
| 01 April – 30 Juni 2022 | Pembangunan system Cockpit Indicators / dengan Teknologi Business intelligence dan Data warehouse |
| 01 Juni – 15 Juni 2022 | Penyusunan Laporan |
Kualifikasi dan Pengalaman
Pelaksana pekerjaan proyek kegiatan Cockpit Sistem Informasi Ditjen PHL dengan Teknologi Business intelligence dan interoperabity Data warehouse harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, karena sifat pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dalam bidang Teknologi Informasi. Adapun persyaratan-persyaratan yang diperlukan adalah:
- Perusahaan yang berpengalaman di bidangnya;
Memiliki pengalaman pembuatan aplikasi sejenis di Kementerian/Lembaga Negara dan lembaga lainnya.
- Sertifikasi
Memiliki sertifikasi di Bidang Keamanan Sistem yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat ISO 27001:2013 tentang Sistem Manajemen keamanan Informasi. Menjadi nilai lebih penyedia jasa apabila memiliki Sertifikasi ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu.
Pelaksana pekerjaan proyek terdiri atas Tim Konsultan kegiatan Cockpit Sistem Informasi Ditjen PHL dengan Teknologi Business Intelligence dan Interoperabity Data Warehouse dengan rincian sebagai berikut:
| No. | URAIAN | PERANAN | VOLUME |
| 1. | Team Leader | - Bertanggung Jawab terhadap jalannya kegiatan Cockpit Indicators Dengan Teknologi Business intelligence dan Data warehouse; - Mengkoordinir seluruh aktifitas tim dalam mengelola seluruh kegiatan lapangan atau kantor; - Bertanggung jawab kepada pemberi pekerjaan berkaitan dengan tim pelaksana pekerjaan maupun pelaksanaan pekerjaan; - Menyusun Timeline Pekerjaan; - Bertanggung jawab pada hasil pekerjaan; | 1 orang 3 Bulan |
| 2. | Tenaga Ahli Sistem Informasi | - Bertanggung Jawab akan Pengoperasian dan Kebutuhan Disain Data warehouse untuk kebutuhan Business intelligence. - Bertanggung jawab dalam penyiapan Data warehouse untuk Cockpit Indicators dengan menggunakan Teknologi Data warehouse diintegrasikan dengan Aplikasi lingkup Ditjen PHL; - Bertanggung jawab dalam penyempurnaan Data dalam Datawarehouse dengan dengan Teknologi Business intelligence. | 1 Orang 3 bulan |
| 3. | Tenaga Ahli Data Analis | - Bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Sistem Informasi serta Project Manager dalam melakukan proses analisa Disain Data warehouse dalam mendukung pengembangan Cockpit Indicators dengan Teknologi Business intelligence dan Data warehouse terhadap kondisi existing dan proses integrasi data; | 1 orang 3 Bulan |
| 4 | Database Designer | - Bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Sistem Informasi, dan Ahli Database serta Project Manager dalam melakukan proses desain Data warehouse dalam mendukung pengembangan Cockpit Indicators dengan Teknologi Business intelligence dan Data warehouse terhadap kondisi existing dan proses integrasi data. | 3 orang 3 Bulan |
Adapun gambaran Aplikasi lingkup Ditjen PHL yang akan diintegrasikan dalam rangka membangun Cockpit Sistem Informasi Ditjen PHL dengan Teknologi Business intelligence dan interoperabity Data warehouse dapat dilihat sebagaimana skema dibawah ini.
Tata cara melamar
Program kajian ini terbuka bagi perusahaan atau organisasi. Para pelamar harus menjelaskan pendekatan yang diusulkan dalam mengelola beban kerja dan menetapkan tanggungjawab dalam metodologi mereka.
Untuk melamar, silakan kirim dokumen dan informasi lain yang diuraikan di bawah ini ke alamat iwan.wibisono@thepalladiumgroup.com dan dwi.nugroho@thepalladiumgroup.com dengan nama posisi yang Anda lamar sebagai subjek email.
1. Curriculum Vitae (CV) bagi konsultan perorangan atau profil organisasi bagi pelamar dari organisasi yang menggaris bawahi pengalaman yang diperlukan untuk kajian ini.
2. Proposal teknis dan keuangan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini, yang berisikan:
a. Ringkasan metodologi yang diusulkan;
b. Jadwal kegiatan pokok;
c. Garis besar awal laporan;
d. Daily fee rate dan rencana anggaran
3. Nama rujukan dari setidaknya dua klien sebelumnya (untuk setiap pelamar).
0 Comments:
Posting Komentar