Latar Belakang
Stop TB Partnership Indonesia adalah organisasi masyarakat sipil yang bertujuan untuk merealisasikan eliminasi TBC di Indonesia melalui penguatan kemitraan dan kolaborasi multi sektor termasuk pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Area kerja STPI termasuk advokasi dan penguatan implementasi kebijakan berdasar pada kolaborasi dan inovasi serta implementasi program, mobilisasi sumber daya untuk percepatan eliminasi TBC di Indonesia. STPI telah membangun kontribusi yang bernilai secara politik dan kontribusi praktis dalam upaya eliminasi TBC di Indonesia.Sebagai tambahan, STPI, adalah bagian dari konsorsium Penabulu -STPI, yang menjadi Primary Recipient (PR) yang mengelola pendanaan sebesar empat puluh milyar dolar dalam periode 3 tahun, 2021 -2023.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Berdasarkan WHO Global TB Report tahun 2022, diperkirakan terdapat 969.000 kasus TBC di Indonesia, sehingga menempatkannya pada posisi kedua di dunia. Indonesia mengalami peningkatan dalam mengatasi gap pengobatan TBC dan mampu merangsang notifikasi kasus pada tahun 2018 dan 2019 dengan cepat. Namun, pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap progresnya yang menyebabkan penurunan angka notifikasi TBC sebesar 31% dibanding pada tahun 2019.
Terdapat berbagai macam usaha yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi cakupan pengobatan dengan memperbaiki akses perawatan dan pencegahan TBC, termasuk melibatkan para penyedia sektor swasta, peningkatan penggunaan tes cepat molekuler (TCM), mengimplementasi sistem transportasi spesimen, dan meningkatkan jaminan kesehatan universal. Lebih dari 70% pasien TBC di Indonesia pada awalnya mencari pengobatan di layanan kesehatan sektor swasta. Ada lebih dari 2.600 rumah sakit swasta, lebih dari 50.000 dokter umum swasta dan 25.000 apotek. Intervensi inovatif untuk melibatkan sektor swasta sudah beroperasi di Indonesia dengan dukungan dari USAID yang diimplementasikan oleh FHI 360 dan Global Fund yang diimplementasikan oleh Yayasan KNCV Indonesia dan PDPI selain inisiatif lokal melalui satuan pemerintahan daerah. Model PPM TBC ini sudah sangat menjanjikan. Bank Dunia (World Bank) memberikan dukungan dalam memperkuat inisiatif yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program Bank Dunia fokus pada perbaikan akses penyedia perawatan primer untuk obat-obatan dan diagnostik TBC yang disediakan gratis di fasilitas-fasilitas publik, serta mengembangkan dan membuat mekanisme insentif untuk menjawab keterbatasan dalam alur kerja PPM yang telah berjalan melalui penguatan peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, dan Rencana Strategis TBC Nasional 2020-2024 menjadikan program TBC sebagai prioritas yang akan diukur. Salah satu strategi kuncinya adalah PPM (Public-Private Mix) dalam memberikan layanan TBC yang berkualitas dan berpusat pada masyarakat bagi orang yang terkena dampak TBC. Selain itu, di dalam konteks reformasi sistem kesehatan nasional, Kemitraan Publik-Swasta (Public-Private Partnerships – PPP) relevan untuk menciptakan pembiayaan kesehatan yang lebih beragam dan meningkat. Dengan PPP, Kementerian Kesehatan dapat memobilisasi sumber daya dari instansi pemerintah dan non-pemerintah, sektor publik dan swasta, perusahaan melalui CSR (Corporate Social Responsibility), dan organisasi filantropi untuk mencapai target pembangunan kesehatan.
Stop TB Partnership Indonesia, menyediakan bantuan teknis kepada Program TBC Nasional, melalui dukungan dan advokasi pada penyusun kebijakan yang berkaitan dengan PPM pada tingkat nasional. Bentuk-bentuk dukungan dan advokasi yang akan dilaksanakan melingkupi:
- Penyusunan kebijakan, praktik, publikasi dan laporan PPM secara nasional, pengumpulan data primer tentang perspektif pemangku kepentingan PPM yang relevan untuk "Asesmen Kapasitas Advokasi PPM TBC",
- Mengorganisir pertemuan multi-stakeholder PPM Nasional untuk mendiskusikan respon TBC nasional khususnya keterlibatan sektor swasta dan program PPM TBC, Membuat lanskap kelompok-kelompok swasta utama dan memetakan potensi sumber daya untuk PPM,
- Mengidentifikasi mitra advokasi PPM potensial dan saluran komunikasi di tingkat nasional dan subnasional,
- Mengadvokasi solusi inovatif yang membantu mengurangi biaya dan meningkatkan akses kepada layanan pencegahan dan perawatan TBC berkualitas yang berpusat pada pasien untuk semua pasien TBC termasuk dari sektor swasta,
- Mengadvokasikan untuk mengumpulkan data penjualan.distribusi obat-obatan dengan bantuan agensi yang tepat jika diperlukan, serta menyusun rencana kerja dan membuat draf dengan pemutakhiran per tiga bulan jika perlu.
Sehubungan dengan perbantuan teknis yang akan dilaksanakan tersebut, STPI akan melakukan rekrutmen Staff Perbantuan Teknis (Technical Officer) untuk program PPM untuk periode Januari 2023 sampai dengan Juni 2024.
Tujuan
Menyediakan perbantuan teknis untuk program atau kegiatan PPM yang dilaksanakan Stop TB Partnership Indonesia.
Tujuan Khusus
- Menyusun desk review kebijakan, praktik, publikasi dan laporan PPM secara nasional
- Mengumpulkan data primer tentang perspektif pemangku kepentingan PPM yang relevan untuk "Asesmen Kapasitas Advokasi PPM TBC"
- Mengorganisir pertemuan multi-stakeholder PPM Nasional untuk mendiskusikan respon TBC nasional khususnya keterlibatan sektor swasta dan program PPM TBC
- Membuat lanskap pemangku kepentingan dan memetakan potensi sumber daya untuk PPM
- Mengidentifikasi mitra potensial dalam advokasi PPM dan saluran komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota
- Mengembangkan solusi inovatif dalam advokasi dengan tujuan mengurangi biaya dan meningkatkan akses kepada layanan pencegahan dan perawatan TBC berkualitas yang berpusat pada pasien untuk semua pasien TBC termasuk dari sektor swasta
- Mengadvokasikan untuk mengumpulkan data penjualan, distribusi obat-obatan dengan bantuan agensi yang tepat jika diperlukan
- Menyusun rencana kerja dan membuat draf dengan pemutakhiran per tiga bulan jika diperlukan.
- Tugas-tugas lainnya yang diamanatkan oleh pimpinan organisasi.
Keluaran
- Adanya desk review kebijakan, praktik, publikasi dan laporan PPM secara nasional
- Tersedianya data primer tentang perspektif pemangku kepentingan PPM yang relevan untuk "Asesmen Kapasitas Advokasi PPM TBC"
- Terlaksananya pertemuan multi-stakeholder PPM Nasional untuk mendiskusikan respon TBC nasional khususnya keterlibatan sektor swasta dan program PPM TBC
- Adanya lanskap pemangku kepentingan dan pemetaan potensi sumber daya untuk PPM
- Adanya laporan identifikasi mitra potensial dalam advokasi PPM dan saluran komunikasi antar pemangku kepentingan PPM di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota
- Adanya dokumen solusi inovatif dalam advokasi dengan tujuan mengurangi biaya dan meningkatkan akses kepada layanan pencegahan dan perawatan TBC berkualitas yang berpusat pada pasien untuk semua pasien TBC termasuk dari sektor swasta
- Tersedianya laporan advokasi dan data pendukung yang dibutuhkan untuk advokasi, termasuk data penjualan, distribusi obat-obatan dengan bantuan agensi yang tepat jika diperlukan
- Tersedianya rencana kerja dan draf dengan pemutakhiran per tiga bulan jika diperlukan.
- Adanya laporan dari tugas-tugas yang diamanatkan oleh pimpinan organisasi.
Job position : Technical officer PPM (consultant) Direct Report : Program Manager for PPM Advocacy STPI Status : Temporary Staff Duration : January 2023 to June 2024 Location : Work at STPI office (Jakarta) Working Hours: 240 days per year |
Durasi Pekerjaan
Technical Officer akan mulai bekerja di Januari 2023 sampai Juni 2024.
Peran dan Tanggungjawab
- Membantu proses identifikasi, memetakan permasalahan pasien dalam mengakses layanan TBC, termasuk hambatan-hambatan kebijakan dalam PPM TBC di Indonesia.
- Mendukung pengembangan strategi, kegiatan yang inovatif dalam meningkatkan akses pasien pada layanan TBC di fasilitas kesehatan swasta maupun pemerintah.
- Melakukan analisis kebijakan, penyusunan materi terkait advokasi dan desk review terhadap program PPM TBC di Indonesia
- Berkolaborasi dengan Program Manajer untuk merencanakan, melakukan dan mengevaluasi upaya advokasi pada aktor yang ditargetkan
- Mengidentifikasi peluang untuk memperluas jaringan dan mengoordinasikan kolaborasi PPM dengan pemangku kepentingan yang relevan
- Membangun dan memelihara hubungan yang efektif dengan pemangku kepentingan yang terlibat, khususnya pemerintah, Penyedia layanan TBC baik swasta atau pemerintah, CSO, akademisi, perusahaan, organisasi profesi dan komunitas
- Menginisiasi dan memfasilitasi pertemuan, koordinasi kerja, workshop, dengan pemangku kepentingan untuk mendorong kebijakan terkait program PPM khususnya dan TBC secara umum.
- Berkolaborasi dengan Program Manajer untuk mengembangkan dan menerapkan strategi advokasi untuk kegiatan PPM TBC yang efektif sesuai visi dan misi organisasi
- Memberikan dukungan teknis dan pengetahuan kepada tim STPI untuk menyusun rencana dan strategi yang mendukung implementasi kegiatan project
- Berkontribusi dalam penulisan laporan tahunan, khususnya tentang kegiatan PPM TBC
- Bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai arahan dari Program Manajer sebagai supervisor langsung
Kualifikasi
- Minimal pendidikan S1 bidang Ilmu Ekonomi, Sosial, Kesehatan Masyarakat, kedokteran atau yang relevan
- Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun dalam public private mix dalam lingkup program tuberkulosis
- Memiliki pengalaman dan ketertarikan dengan isu penanggulangan TBC
- Memiliki keterampilan melakukan pengumpulan, Analisa data dan mengembangkan dokumen desk review
- Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan pemerintah, organisasi non pemerintah, kelompok atau elemen masyarakat, dan akademisi.
- Menunjukkan kemampuan bahasa Inggris yang baik (lisan, membaca, menulis)
- Menunjukkan sikap konstruktif, berpikir positif dan pemecahan masalah yang efektif
Ringkasan Pekerjaan
Stop TB Partnership Indonesia (STPI) adalah organisasi nasional yang berfokus pada isu- isu TBC. STPI beroperasi di bawah arahan strategis dari para ahli, seperti Dewan Pembina dan Dewan Penasehat, yang mewakili praktisi kesehatan masyarakat, akademisi, mitra pembangunan, serta sektor publik dan swasta. Untuk informasi lebih lanjut seputar Stop TB Partnership Indonesia silakan mengunjungi www.stoptbindonesia.org
Prosedur dan Aplikasi
Surat lamaran dan CV yang berisikan reference list, diterima STPI paling lambat tanggal 15 Desember 2022 via email di hr@stoptbindonesia.org cc: yenny.y@stoptbindonesia.org dengan subjek email : Surname -Technical Officer PPM
Jl. Ampera Raya No. 18-20
0 Comments:
Posting Komentar